JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tidaklah terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump di menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang dimaksud mengutamakan negaranya harus dicermati, lantaran ia bukan percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa orang negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh oleh sebab itu itu, makanya yang digunakan disasar sekarang adalah negara-negara yang mana punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry pada Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, lalu Vietnam yang menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang dimaksud punya surplus perdagangan besar dengan Amerika juga karenanya beliau akan mengenakan tarif yang digunakan tinggi bagi barang-barang yang diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengatakan Trump sekarang telah merencanakan tarif minimal 25% terhadap China per semester II-2025. Kemudian juga telah diinformasikan tarif perdagangan terhadap Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga sudah ada menyiapkan kebijakan imigrasi yang mana sangat ketat terhadap semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di tempat Amerika yang tersebut tiada punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya mampu naik. Dan lantaran itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang dipekerjakan tidak orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh dikarenakan itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar sanggup ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tak terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana mampu mendapatkan perjanjian dengan segera dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
