BEIJING – Perusahaan induk TikTok , ByteDance yang dimaksud berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang dimaksud memaksanya untuk mengedarkan asetnya di tempat Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey dan juga Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk menunda batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk mengirimkan asetnya ke Amerika Serikat dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung menyatakan pada hari Rabu bahwa mereka itu akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok kemudian ByteDance, dengan memohonkan perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang dimaksud tidaklah menentu kemudian konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator terhadap Biden.
Para penantang mengajukan banding menghadapi putusan pengadilan yang dimaksud lebih lanjut rendah yang digunakan menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebagai perusahaan TikTok memunculkan “ancaman keamanan nasional yang tersebut sangat besar lalu mendalam” dikarenakan aksesnya ke beberapa orang besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga instruksi pribadi, juga kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang dilihat orang Amerika dalam program tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi di area Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari hari terakhir pekan menyatakan untuk staf aplikasi mobile video yang dimaksud bahwa merekan akan mencoba memohonkan pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan menghadapi larangan tersebut, sambil mengantisipasi peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew pada memo terhadap staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara di tempat platform digital kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Negeri Paman Sam The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk mengakibatkan hambatan larangan yang disebutkan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memo internalnya terhadap staf.
