Ketua DPR Minta Aparat Netral di area Pemilihan Kepala Daerah 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan pengumuman Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, sanggup berjalan dengan jujur juga adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia dapat secara bebas memilih calon pemimpin pada daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi pada Indonesia pada mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Hal ini adalah momen pesta rakyat yang tersebut harus dijalani dengan gembira kemudian sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan terhadap KPU juga Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan memohonkan untuk dapat meyakinkan semua proses Pemilihan Kepala Daerah yang dimaksud akan dilangsungkan serentak pada 545 wilayah berjalan dengan lancar kemudian aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas dalam setiap wilayah yang dimaksud menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik di Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas di pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang mana berkepentingan menjaga komitmennya untuk memverifikasi pemilihan kepala daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mana mencatatkan ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, pada mana 183 di tempat antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menyokong publik untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan juga ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Komunitas mampu melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam juga foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga menyokong pasangan calon (paslon) dan juga partai-partai pendukungnya untuk meyakinkan pemilihan gubernur dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
