JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada nilai keperluan barang meskipun akan segera ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Kondisi Keuangan lalu Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menyatakan kebijakan yang dimaksud sebanding hanya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol juga akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, sebanding sekadar pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meningkatkan tarif Ojol bagi konsumen, yang memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, Hari Jumat (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang disebutkan semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu keberadaan warga Indonesia yang akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif persoalan kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, belaka omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tak otomatis mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, perkembangan kegiatan ekonomi akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau perkembangan ekonomi mengandalkan lebih tinggi konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian peningkatan ekonomi,” ungkap Fahmy.
