Nasional

Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kepedulian Manusia Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di area Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang tersebut berbasis bergerak pada bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.

“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui instruksi singkat, Awal Minggu (9/12/2024).

Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dimaksud mengumumkan “di melawan urusan politik adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.

Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak mampu duduk bareng untuk mencari titik berada dalam berhadapan dengan persoalan yang ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.

“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise juga kematangan mengawasi tentang ini,” kata Zainul.

Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono serta Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah terjadi terpilih pada Munas XXII PMI.

Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang dimaksud dijalankan pada Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang digunakan dilakukan di dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah terjadi mendapat dukungan dari para PMI di tempat daerah.

Bahkan, JK akan segera melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal juga pengkhianatan.

Related Articles

Back to top button