4.495 Sumur Idle Punya Potensial Migas, Menteri Bahlil: Kenapa Tidak Digarap?

JAKARTA – Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggerakkan merevitalisasi sumur minyak yang tersebut pada waktu ini tak berpartisipasi atau idle. Mengimbau jalankan kegiatan reaktivasi sumur minyak ini, Menteri Bahlil menegaskan, akan mencabut izin usaha pengelolaan sumur minyak yang dimaksud tak digarap maksimal, tiada terkecuali BUMN.
Dalam paparannya Bahlil menyebutkan, bahwa Indonesia mempunyai sekitar 44.985. Namun yang digunakan produktif cuma sekitar 16.433 sementara sisanya 16.990 telah tiada produktif atau idle. Baca Juga: Ancaman Bahlil ke KKKS: Sumur Idle Kalau Tidak Dijalankan, Cabut Izinnya!
Kemudian berdasarkan penelusurannya dari 16.990 tersebut, ada sekitar 4.495 sumur idle yang tersebut mempunyai HC kemungkinan atau masih produktif serta mungkin saja bisa saja dioptimalisasikan produksinya.
Dikatakan Bahlil, dari lifting minyak Indonesia sebesar 600 ribu barel oil per day atau BOPD hanya sekali dikuasai oleh dua kontraktor yaitu Pertamina sebesar 65% lalu Exxon Mobil Cepu 25%. Kemudian 10 persen sisanya yang mana kecil-kecil.
Kemudian, lanjut Bahlil, ketika dirincikan lagi 5.000 sumur idle ini ternyata lebih besar banyak konsumsinya dipegang Holding BUMN Migas tersebut.
“Kenapa bukan dijalankan? A-O-A-O, kalau gini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua. Kalau kemarin kita cabut 2018 IUP, nah ini keliatannya berpotensi untuk kita lakukan penataan untuk sumur-sumur yang mana bukan dikerjakan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas termasuk BUMN,” tegasnya di aca BNI Pihak yang Berinvestasi Daily Summit 2024 di tempat Senayan Ibukota Indonesia Convention Center, Rabu (9/10/2024).
Selain itu, Bahlil juga membuka puang untuk menawarkan perusahaan lain yang digunakan mampu mengatur sumur yang dimaksud untuk meningkatkan lifting minyak nasional.
“Jangan digenggam dong jangan, kita negara butuh gimana? Kita prioritas ke BUMN, tapi jangan kita hanya saja kacamata kuda akibat BUMN izinnya, izinnya pun dibawa tidur. Negara tak butuh izin tidur, negara butuh produksi,” pungkas Bahlil.






