JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tidaklah profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi lalu melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih juga reposisi terhadap para petinggi yang digunakan ada di area lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih pada semua lembaga negara teristimewa Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses di menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di tempat Kejagung dipicu oknum jaksa yang digunakan diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar pada dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di dalam Pengadilan Tipikor Ibukota Indonesia Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU belaka menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang memicu kejanggalan pada penanganan persoalan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang tersebut sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan sebab dinilai berjauhan dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis pada RKUHAP ditolak dikarenakan akan memperburuk penyidikan yang digunakan selama ini kewenangannya ada pada Polri.
