JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan untuk semua kepala tempat terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang mana dilakukan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di tempat Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menciptakan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jikalau instruksi ini disertai dan juga memang sebenarnya tidak ada ada pelanggaran hukum untuk menolak mengambil bagian retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang disebutkan tak mengikat kepala tempat yang tersebut berada pada bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, kemudian sanggup cuma ke depan instruksi sejenis mampu diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang digunakan dikutipkan Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP pada Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan serta legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya pergerakan massa yang dimaksud pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, sanggup belaka terlibat menggerakkan massa menyokong adanya perubahan, juga apabila itu terjadi kedudukan pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menurunkan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, juga tiada sewenang mengambil acara populis. Mendahulukan kepentingan bangsa berbeda dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala tempat serta duta kepala tempat yang berasal dari PDIP. Megawati meminta-minta kadernya untuk tak mengambil bagian di kegiatan retreat yang digunakan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah kemudian delegasi kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di dalam Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang dimaksud telah di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala wilayah dan juga duta kepala wilayah PDI Perjuangan, satu kepala tempat juga perwakilan kepala tempat untuk menunda perjalanan yang mana akan mengikuti retreat dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang digunakan ditandatangani Megawati tersebut.
