Nasional

Kondisi Keuangan China Melambat, Denda Besar melawan Pelanggaran Ringan Hantui Warga

JAKARTA – Seiring berlanjutnya perlambatan dunia usaha China, banyak pemerintah tempat pada negara yang dimaksud menghadapi kesulitan keuangan. Kondisi ini mengupayakan mereka itu untuk mengadopsi berbagai taktik yang semakin imajinatif demi memunculkan pendapatan, yang memberikan tekanan signifikan untuk publik serta dunia usaha.

Dalam upaya mengisi pundi-pundi anggaran, beberapa jumlah pemerintah area di dalam China telah dilakukan menggunakan berbagai sewenang-wenang, seperti mengenakan denda besar untuk pelanggaran ringan.

Dalam beberapa tindakan hukum ekstrem, pemerintah area melakukan penyitaan aset perusahaan swasta lintas provinsi—praktik yang secara umum disebut sebagai “long-distance fishing”.

Mengutip dari editorial The Hong Kong Post edisi Rabu (5/3/2025), praktik yang dimaksud melibatkan pengiriman petugas penegak hukum ke wilayah lain untuk menyita aset bisnis, dengan fokus khusus pada penargetan perusahaan swasta di dalam provinsi-provinsi yang digunakan berprogres pesat secara ekonomi.

Sebagai contoh, pribadi perempuan tua di dalam Shaanxi terkena denda mengejutkan sebesar 60.000 yuan semata-mata oleh sebab itu mengirimkan 5 kilogram seledri.

Sementara itu, dalam distrik Daxing di dalam Beijing, manusia distributor yang tersebut membeli kentang seharga 1,2 yuan per kilogram juga menjualnya seharga 2 yuan dikenai denda sebesar 300.000 yuan akibat melanggar peraturan harga.

Di Guangxi, manusia petani yang mana memelihara lalu menyembelih babi, lalu berjualan dagingnya terhadap kerabatnya seharga 2.000 yuan, dikenai denda sebesar 100.000 yuan.

Di provinsi Sichuan, pribadi petani yang mana memulai pembangunan jalan dengan biaya sendiri untuk membantu pertaniannya dikenai denda sebesar 40.000 yuan.

Denda kemudian Penyitaan

Laporan resmi dari China menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional turun sebesar 3,4 persen tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan nonpajak mengalami peningkatan substansial sebesar 25,4 persen, didorong oleh kenaikan pendapatan dari denda juga penyitaan sebesar hampir 15 persen. Denda dan juga penyitaan ini mencakup denda dan juga aset yang telah terjadi disita.

Related Articles

Back to top button