Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan serta independensi, ke sedang laporan bahwa bantuan di Jalur Kawasan Gaza akan didistribusikan militer negeri Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil penghadapan kabinet keamanan tanah Israel yang mana akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer tanah Israel kemudian Negeri Paman Sam dalam Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tiada hadir pada perjumpaan yang dimaksud juga tak dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tiada mampu berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang sanggup saya ungkapkan adalah, baik ke Daerah Gaza maupun tempat lain di dalam dunia, operasi kemanusiaan PBB cuma akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemudian independensi,” kata Dujarric di jumpa pers.
Dujarric menyuarakan perasaan khawatir tentang krisis kemanusiaan yang dimaksud semakin di dalam Gaza, ke mana situasi hidup terus memburuk lalu bilangan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, dan juga malnutrisi mengalami penurunan dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang tersebut menemukan lebih tinggi dari 80 persoalan hukum malnutrisi akut pada antara 1.300 anak-anak dalam Kawasan Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke prasarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF di Rafah masih “sangat terbatas” akibat blokade bantuan tanah Israel yang mana terus berlanjut juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk memverifikasi pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun warga membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan juga independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang dimaksud memiliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang digunakan merek bisa saja untuk memacu pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah terjadi menangguhkan perlintasan ke Kawasan Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang disebutkan walaupun terdapat laporan berulang tentang kelaparan dalam wilayah yang hancur akibat peperangan itu.
Israel melanjutkan serangan ke Kawasan Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang tersebut dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, tanah Israel telah terjadi membunuh lebih banyak dari 51.300 warga Palestina pada Gaza, sebagian besar dari merekan adalah perempuan serta anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas tanah Israel Benjamin Netanyahu dan juga mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, melawan kejahatan konflik lalu kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida dalam Mahkamah Internasional berhadapan dengan pertempuran yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
