JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, kemudian Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum di area Indonesia ketika ini. Negara didikte oleh bandit lalu diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Rencana Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang diunggah di tempat kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti banyak perkara hukum di dalam Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, persoalan hukum suap hakim yang digunakan melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang tersebut Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan terhadap rakyat, yang tersebut kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan belaka rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, banyak kali tidak ada ada pihak yang digunakan mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tak tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 cuma saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang digunakan berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut lalu mengelak, ada yang digunakan ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tidaklah ada pada situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tidaklah boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di tempat dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tiada boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di tempat situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatat mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk di dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
