NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke program video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk memverifikasi perusahaan yang dimaksud tidak ada dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, tindakan ini muncul pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap aplikasi mobile tersebut.
Undang-undang yang digunakan ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan pada Kongres mengharuskan TikTok untuk mengirimkan operasinya dalam Negeri Paman Sam untuk pembeli lokal sebelum hari Mingguan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang dimaksud akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini tiada memadai.
“Pernyataan yang tersebut dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden dan juga Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi serta jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi tambahan dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali apabila pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tak akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menghentikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tak secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidak ada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang tersebut diajukan pemilik aplikasi, yang mana berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menangguhkan layanannya hari Mingguan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan tak akan dihukum oleh sebab itu melanggar larangan tersebut.
