JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang dimaksud telah terjadi disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang digunakan baru disahkan memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar menyebabkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI lalu kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, dan juga fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa saja mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya di area X dikutip, Hari Minggu (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, masyarakat sulit mengakses draf akhir RUU TNI juga minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana meyakinkan hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen warga harus menjamin ada rambu-rambu hukum yang dimaksud jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana meyakinkan bahwa pembaharuan ini tak akan menghadirkan dampak pada luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan di tempat internal TNI? Salah satu tantangan besar dalam TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran lantaran prestasi, tidak lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang digunakan makin profesional, kuat, juga dihormati, baik di dalam pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang dimaksud profesional juga berpihak pada rakyat. Maka justru lantaran itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan peperangan masuk kemudian terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meskipun tak setuju dengan langkah pemerintah, terus-menerus menyokong kewenangan pemerintah yang dimaksud sah serta berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
