Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025 , bidang keuangan bersiap menghadapi lonjakan kegiatan keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keinginan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang mana sebanding tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih banyak dari 110 jt orang yang digunakan akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku sektor pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk memverifikasi kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota sektor perbankan juga fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan operasi digital juga ATM di dalam seluruh Indonesia.
“Kami telah lama menyiagakan personel 24/7 untuk melakukan konfirmasi kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan kemungkinan kegiatan tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih lanjut dari 80 institusi keuangan yang tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada mengupayakan kelancaran operasi selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang tersebut dikelola perusahaan sudah terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, serta Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi serta kesiapan infrastruktur, sektor pembayaran dapat memenuhi permintaan warga sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan kegiatan ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi serta keamanan. Ketua Tim Ketenteraman Teknologi Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya proses mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan lebih banyak dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih tinggi dari 21% terkait tindakan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat serta penerapan teknologi deteksi dini untuk mengempiskan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi penduduk tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggerakkan edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi lalu menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan biosfer pembayaran yang tersebut aman dan juga inklusif, khususnya ketika lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
