JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Daya dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada rapat dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan Bapak Presiden adalah meyakinkan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di tempat tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi keperluan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih banyak tepat sasaran kemudian bukan lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang digunakan main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya lantaran skema yang dimaksud ada ketika ini telah berlangsung selama lebih tinggi dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh rakyat yang digunakan berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan nilai dengan yang dimaksud semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai biaya Rp25.000 per tabung. Tidak hanya saja itu, ada juga yang mana mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dijalankan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran kemudian kebocoran di area tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah pernah mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meninggikan status mereka itu menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih besar mudah diawasi.
“Nah, dengan merek menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh prasarana yang tersebut identik dengan pada pangkalan. Supaya harganya sanggup kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang mana mengumumkan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil menjamin pemerintah terus melakukan pendampingan untuk para pelaku usaha. Bahlil juga meyakinkan tak ada biaya yang tersebut dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita mengawasi perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah ada pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami untuk rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
