JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang digunakan diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta delegasi menteri yang mana dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom lalu Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang digunakan dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, lalu Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih lanjut terlihat sebagai pura-pura zaken, di tempat mana unsur politikus masih dominan, serta bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan tiada berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di tempat mana menteri-menteri yang tersebut diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tidak ada terikat dengan kepentingan partai, dan juga cuma fokus pada keahlian dan juga pengalaman dalam sektor yang dimaksud mereka itu tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional lalu teknokrat yang tersebut berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Pemikiran ini sejalan dengan permintaan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menjamin bahwa pemerintahan berjalan lebih besar efektif, transparan, kemudian berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan juga urusan politik dagang sapi istilah populer yang digunakan menggambarkan negosiasi urusan politik yang dimaksud transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon duta menteri yang mana dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih banyak diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
