JAKARTA – Pada Oktober 2024, empat negara utama dalam Asia Tenggara telah lama menjadi mitra BRICS . Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, serta Vietnam menempatkan diri mereka itu pada jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, kemudian Afrika Selatan serta dipandang sebagai kelompok sektor ekonomi berprogres yang dimaksud bekerja sebanding untuk menguatkan hubungan dunia usaha serta membatasi pengaruh Amerika Serikat di sistem keuangan kemudian perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, dan juga Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari mereka itu bergabung kecuali Argentina lalu Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, kegiatan ekonomi anggota ini menyumbang sekitar 28% dari kegiatan ekonomi global, yang mana setara dengan lebih lanjut dari USD28,5 triliun. Pada Forum Taraf Tinggi (KTT) BRICS yang mana diselenggarakan di dalam Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, kemudian Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja identik tambahan lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit pada persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara kerap memilih untuk mengambil sikap netral “hedging” antara Amerika Serikat juga China. Namun, ketidakpastian era Trump kemungkinan besar mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat memacu negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang dimaksud lebih banyak dekat dengan BRICS, didorong oleh kegelisahan berhadapan dengan kebijakan kegiatan ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership juga Wilayah Comprehensive Economic Partnership, juga kebijakan proteksionis Trump, yang digunakan ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang dimaksud miliki defisit perdagangan dengan AS, bahkan jikalau mereka itu adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
