JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan bergabung memulai pembangunan 3 jt rumah , kegiatan unggulan milik Presiden Prabowo Subianto kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang tersebut menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, juga Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan substansi baku semen melalui metode pengadaan kemudian distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan warga mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk mendirikan model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar dunia usaha sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun penyelenggaraan 3 jt rumah diyakini tidaklah membebani industri serta keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas kegiatan pemerintah ini kan kemudian disertai dengan adanya PMN. Saya bukan mengawasi bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Mulai Pekan (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah lama menyiapkan pendanaan khusus serta dialokasikan untuk proyek pada sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang tiada sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, khususnya dalam BUMN karya.
