JAKARTA – Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump telah lama mengumumkan bahwa beliau akan segera menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan di sebuah postingan di area wadah Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tiada akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh melawan situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyetujui secara resmi RUU kontroversial yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi pada kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial pada kepemilikan tanah, kesulitan lama pada dunia usaha paling progresif di dalam Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah sudah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani epidermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- terhadap rekan-rekan lapisan kulit hitam hingga tahun 2030. eksekutif Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga dermis hitam dipindahkan secara paksa dari tanah merekan dalam bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidaklah mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang kemudian butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus memberi peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar pada Afrika Selatan lalu salah satu partai pada pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.
Pretoria berada dalam bawah tekanan dari mitra Baratnya, teristimewa AS, di beberapa tahun terakhir, sebagian akibat hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara mengalami perkembangan yang dimaksud digadang-gadang akan menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengungkapkan beliau akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah serta isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra kebijakan pemerintah kemudian perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang mana berakar kuat di supremasi hukum, keadilan serta kesetaraan. pemerintahan Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
