Sinergi Ormas lalu pemerintahan Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman pada Indonesia
JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, kemudian agama, miliki tantangan besar pada menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang dimaksud adalah berkembangnya paham sektarian yang digunakan mampu memecah belah masyarakat. Paham sektarian banyak kali muncul akibat sifat keegoan, lalu ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang mana dapat berujung pada konflik serta kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah lalu organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial juga mengedepankan nilai-nilai keberagaman juga toleransi pada keberadaan bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang tersebut terjadi antarormas yang mana kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi publik maupun organisasi keagamaan harus mempunyai visi, misi dan juga tujuan yang jelas, sehingga memiliki kaderisasi serta pembinaan pada pada internal anggotanya.
“Organisasi yang tersebut benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim dalam Yogyakarta, Hari Minggu (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama pada mengupayakan hidup berdampingan di kebhinekaan, khususnya mendirikan sumber daya manusia yang mana moderat dan juga inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) tidak ada dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya cuma agama saja, ketika belajar agama, bukan paham hidup sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak dapat Al-Quran lalu Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia menyatakan boleh semata meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, lantaran setiap orang memiliki pembenaran pada versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang mana mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang mana dipelajari masa lalu, juga sekarang tidak ada relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu kemungkinan besar yang terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi publik serta ormas tidaklah hanya saja berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga bisa jadi mengalami perkembangan untuk bisa jadi bermanfaat antar sesama tidaklah terjebak pada perdebatan yang mana mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan acara pemerintah di mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang anti korupsi, juga memiliki kompetensi dalam bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu pada bidang kebugaran terjun dalam bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di tempat bidang sosial kemunusiaan, ya terjun di area bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang mana kuat juga pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi penduduk mampu mewujudkan rakyat Indonesia yang tersebut beradab, aman serta damai.
