JAKARTA – Penahanan banyak petinggi subholding Pertamina beserta rekanan berhadapan dengan dugaan korupsi impor minyak dinilai tidaklah semata-mata merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang dimaksud disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, dan juga pertumbuhan Pertamina ke depan.
Ekonom serta pakar kebijakan masyarakat UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, persoalan hukum ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global dan juga penanam modal asing terhadap Pertamina. “Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang bermitra di proyek kilang atau eksplorasi, kemungkinan besar mengevaluasi ulang risiko bekerja mirip dengan Pertamina pasca-skandal ini,” kata Achmad di keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang tersebut tercoreng menurutnya akan menciptakan pemodal lebih tinggi berhati-hati, khawatir akan prospek kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang dimaksud menyoroti skandal ini. “Peliputan kritis media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina,” tandasnya.
Menurut dia, tekanan umum serta penanam modal dapat menyebabkan Pertamina lebih banyak sulit menggaet pembangunan ekonomi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis kemungkinan besar menuntut penerapan compliance dan juga transparansi lebih tinggi ketat sebagai aturan kelanjutan investasi.
Reputasi yang digunakan tercoreng ini juga menurunkan tempat tawar Pertamina pada negosiasi internasional, misalnya ketika hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset di area luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan rakyat terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan di skandal ini memproduksi jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah komoditas yang mana dia beli benar-benar sesuai spesifikasi. “Efeknya, citra Pertamina di tempat mata konsumen berkurang drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi tindakan hukum ini menodai reputasi tersebut,” tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, dapat berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang digunakan mungkin saja beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang mana dianggap tambahan terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
“Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, dan juga komunikasi intensif bahwa praktik curang sudah pernah dihentikan,” tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek perkembangan Pertamina di jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen serta pemerintah mungkin saja teralihkan untuk menyelesaikan hambatan hukum serta melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi sanggup tertunda.
