JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya di dalam bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan pada Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang dimaksud belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong pembangunan pembangkit listrik terbarukan sesuai kemungkinan energi setempat kemudian dedieselisasi, konstruksi jaringan distribusi juga terisolasi dan juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat memperkuat penurunan impor energi kemudian tercapainya target stok infrastruktur pada perkembangan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keinginan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana dan juga Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tidaklah sanggup hanya sekali mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di tempat Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, kemudian pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di tempat sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi lalu kebijakan untuk memobilisasi pendanaan dan juga pembangunan ekonomi swasta tersebut. Sinergi dengan berbagai perusahaan swasta lalu lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang dimaksud dapat ditawarkan terhadap perusahaan adalah pemanfaatan dana environment, sustainability and governance (ESG) yang mana diarahkan untuk menggalang proyek energi terbarukan pada desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas industri yang tersebut dilakukan,” katanya pada siaran pers, Akhir Pekan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan juga Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan pada Indonesia mencakup akses listrik yang mana berkualitas. Tidak hanya sekali ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, teristimewa pada desa.
Pemerintah Indonesia juga seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di area sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus menggalang saudara-saudari kita yang berada dalam desa khususnya untuk menikmati listrik yang dimaksud bersih, aman serta terjangkau dengan prospek energi terbarukan di dalam wilayah masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang mana berkualitas, penduduk desa mampu menerima berbagai khasiat dalam berbagai bidang, salah satunya modernisasi pada aktivitas pertanian atau yang dimaksud rutin disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan pada desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih banyak lama.
