JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana konstruksi merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dilaksanakan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah pada Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang dimaksud diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan perkembangan yang mana merata serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di tempat Papua.
Deputi Sektor Pengembangunan Wilayah Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi serta sinkronisasi berbagai kegiatan pemerintah untuk meyakinkan setiap warga negara memiliki hak yang digunakan mirip melawan pembangunan.
Sejak awal RPJMN di dalam 2014, pemerintah sudah pernah menekankan pada pengerjaan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengawasi adanya ketimpangan antara wilayah timur juga barat. Semua berhak melawan perkembangan yang mana merata juga berkeadilan,” kata beliau pada Wadah Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Mulai Pekan (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, juga dukungan untuk kegiatan ekonomi lokal, di tempat mana dampaknya dapat dirasakan dengan segera oleh masyarakat.
Pembangunan Papua melalui RIPPP serta RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang dimaksud berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi penyelenggaraan yang mana detail pada rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang akan disusun Bappenas guna menjamin keberlanjutan pengerjaan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap saja mengedepankan pengerjaan infrastruktur, pengolahan industri, juga pemberdayaan publik lokal.
