JAKARTA – Banyak orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menyelenggarakan aksi demonstrasi di tempat depan Kedutaan Besar Malaya pada Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Tanah Melayu bertanggung jawab berhadapan dengan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) pada Perairan Tanjung Rhu, Malaya oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada hari terakhir pekan (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang dimaksud pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah terjadi menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di tempat lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Tanah Melayu memohonkan maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah pribadi korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam terhadap pemerintah Tanah Melayu agar segera memohonkan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohonkan untuk pemerintah Malaya melalui Kedutaan Besar Negara Malaysia di tempat DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri serta keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU kemudian berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan jumlah agregat massa yang lebih lanjut besar jikalau tuntutan merek tidaklah segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau bukan ditangkapi pada 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih tinggi besar untuk mengepung pemerintahan Negara Malaysia di tempat Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
