Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden lalu Xi Jinping Berkumpul

JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di tempat Washington.
Kedua pemimpin ini hadir di konferensi para kepala negara kelompok Kerjasama Perekonomian Asia Pasifik (APEC) di dalam Lima, Peru, yang mana dimulai pada hari Hari Jumat (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi pertemuan ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara segera sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China kemudian AS, negara adidaya paling penting di area dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai pertempuran dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang pada empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai permasalahan mulai dari pertempuran dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih tempat China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya di 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap saja mencoba mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Security Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, menjauhi rapat dalam Lima, Peru, Xi kemudian Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih dan juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak di periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini, Trump telah dilakukan mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut pandangan bagaimana hubungan AS-China terus memburuk dalam bawah kepemimpinan Biden serta apa yang tersebut akan terjadi dalam bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai konflik dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang dimaksud dianggap tak adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang digunakan besar lalu menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, dan juga harga jual rendah yang mana tak adil yang tersebut merugikan produsen AS. China pun telah dilakukan lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang mana lebih tinggi tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% pada bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis juga membalas dengan tarif yang mana tambahan tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang akan memproduksi Washington menurunkan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berikrar untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual serta juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar di tempat melawan level tahun 2017 pada akhir 2021.






