India Larang Pegawai otoritas Gunakan Artificial Intelligence DeepSeek kemudian Asisten Percakapan GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Pengolah Bahasa Alami GPT dan juga DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari prospek kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data pada pengaplikasian AI. Tidak cuma India, beberapa negara lain seperti Australia serta Italia juga sudah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek lantaran ketidakjelasan di cara platform digital yang dimaksud mengatur data pengguna.
Dalam surat edaran yang dimaksud dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan alat Teknologi AI di tempat komputer lalu perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Artificial Intelligence lalu program Artificial Intelligence (seperti ChatGPT, DeepSeek, lalu lainnya) di area komputer dan juga perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data kemudian dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya saja berlaku untuk perangkat yang dimaksud digunakan di pekerjaan resmi dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan mirip akan diterapkan dalam kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul di dalam sedang kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, di area mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kegunaan teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan pada sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa proteksi data masih menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.
