JAKARTA – Indonesia mempunyai kapasitas lalu kemampuan besar di mengurus emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan ukuran unit karbon yang dimaksud diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi ilustrasi kemampuan negara di mengurus emisi karbon. otoritas juga sudah pernah mengeluarkan beberapa orang regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 juga Peraturan OJK no 14/2023 yang tersebut mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional juga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan peluang besar yang dimaksud dimiliki, Indonesia dapat menjadi pemain kunci di tempat bursa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai kegiatan offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan sanggup membantu seluruh pengambil kebijakan pada menjalankan perdagangan karbon dalam Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC dapat memberikan solusi yang lebih banyak konkret terkait perdagangan karbon lalu juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih lanjut di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Dunia Maya of Things (IoT), lalu lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran merekan pada menegaskan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk perkembangan yang tersebut berkelanjutan.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem dan juga lingkungan ekonomi kredit karbon adalah solusi alternatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, di tempat mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa lantaran adopsi teknologi yang mana umumnya membutuhkan waktu lebih banyak panjang juga nilai pembangunan ekonomi yang dimaksud cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia juga meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC lalu carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner serta Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin saja oleh Indonesia. “Apabila tidaklah dimaksimalkan maka orang lain yang dimaksud akan memanfaatkan keuntungan yang digunakan mampu didapat dari pangsa karbon,” kata dia.
