JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera menyelenggarakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala area terpilih secara serentak dalam Istana Merdeka, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang digunakan terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu pada antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga juga pemerintah wilayah hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan lembaga pendidikan gratis, ilmiah, dan juga demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, juga Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tak menemui massa aksi pada Hari Senin (17/2/2025). pemerintahan tidaklah mendengar pernyataan peserta didik yang mana turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang mana bukan pernah sebanding sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi diselenggarakan ketika peluang yang tersebut tepat agar kepala tempat juga ada beban serta tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, total massa yang dimaksud akan turun aksi Indonesia Gelap sangat jauh lebih banyak besar mengingat tuntutan merek hingga sekarang ini tak mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
