JALUR GAZA – The Times of Israel, mengutip pribadi pejabat negeri Israel yang tiada disebutkan namanya, mengungkapkan kelompok Palestina kelompok Hamas yang disebutkan miliki tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, menambah masa berlaku fase pertama gencatan senjata dan juga terus membebaskan tawanan negeri Israel yang ditahan di dalam Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, dalam mana negeri Israel akan mengakhiri konflik dengan imbalan organisasi Hamas membebaskan semua tawanan yang digunakan tersisa, dan juga dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, kemudian menyerahkan kendali sipil menghadapi Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata serta kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang kita butuhkan, kemudian legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang digunakan mereka itu katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi menyatakan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai aksi perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang mana jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina merupakan negara, penentuan nasib sendiri, dan juga hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok organisasi Hamas untuk Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku serta kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan keberadaan sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan dan juga sarana warga Palestina, pada hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan di tempat Daerah Gaza kemudian bahkan di area Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, serta agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek hidup ini.”
