JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mendesak, sebab menghindari silang sengketa antara Kementerian BUMN dan juga Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara ihwal pengelolaan perseroan negara.
Saat ini portofolio perusahaan pelat merah ada di dalam bawah Kementerian BUMN. Di sisi lain, peralihan portofolio perseroan ke BP Danantara mulai dikonsolidasikan, walau lembaga baru ini belum diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, agar tidaklah terjadi silang sengketa , pemerintah dan juga DPR RI segera mengubah UU BUMN.
“Kalau di dalam undang-undang BUMN yang tersebut lama kan pengelola BUMN-nya pada Kementerian BUMN juga ownership atau kepemilikan BUMN-nya di dalam bawah Kementerian Keuangan,” ujar Toto untuk MNC Portal, hari terakhir pekan (22/11/2024).
“Nah sekarang BP Danantara diberikan otonomi untuk mengatur BUMN, berarti pasal di Undang-undang ini yang juga harus direvisi ya, supaya tak ada nanti silang sengketa terkait dengan pengelolaan BUMN,” paparnya.
Pada tahap awal, BP Danantara akan segera menaungi tujuh BUMN, diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Lalu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), lalu PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Bahkan ditargetkan seluruh BUMN akan datang dialihkan ke BP Danantara secara bertahap.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengakui bila konsep penguatan aset dan juga usaha perseroan yang digunakan diusul sebagai superholding. Ide ini dituangkan di Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN.
Dalam RUU BUMN, tak ada nama Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara “Kita bicara road to (jalan menuju) superholding kan waktu itu,” ujar Erick pada waktu ditemui pada gedung Kementerian BUMN, Ibukota Indonesia Pusat.
