JAKARTA – Publik Indonesia bersiap untuk penyesuaian kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Untuk itu, eksekutif Indonesia sudah pernah mengambil langkah dengan memberikan insentif pada beberapa paket stimulus sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Keputusan untuk menaikan tarif PPN ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi kemudian kondisi tubuh APBN guna melakukan pembangunan di dalam semua sektor. Kenaikan tarif PPN juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Tak tanggung-tanggung, total insentif PPN diproyeksikan mencapai Rp265,6 triliun pada 2025 dengan menyasar kelompok warga menengah ke bawah kemudian UMKM yang dimaksud berpotensi terdampak berhadapan dengan kebijakan kenaikan tarif PPN.
Menurut Ekonom Permata Bank Josua Pardede, pemberian insentif serta stimulus oleh pemerintah berpotensi dapat menggerakkan perkembangan perekonomian yang dimaksud bergantung pada pelaksanaan yang efektif juga kebijakan pendukung.
“Insentif serta stimulus yang digunakan diberikan pemerintah mempunyai kemungkinan untuk memacu peningkatan dunia usaha jangka panjang,” ujarnya.
Sederet Insentif yang tersebut Diberikan
Insentif melawan penyesuaian kenaikan tarif PPN 12 persen akan diberikan oleh eksekutif Indonesia terhadap kelompok publik menengah ke bawah yang dimaksud rentan terdampak dan juga sektor UMKM.
Dengan target penerima insentif yang tersebut sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Josua menilai apabila sudah pernah tepat sasaran. “Jadi secara keseluruhan, paket insentif lalu stimulus yang mana diberikan pemerintah umumnya sudah dirancang secara tepat sasaran untuk melindungi kelompok rentan dan juga menggalang peningkatan sektor UMKM,” ucapnya.
Adapun insentif yang dimaksud adalah tepung terigu, gula industri, serta Minyak Kita tetap saja pada bilangan 11 persen, yang tersebut berarti pemerintah menanggung 1 persen PPN dari ketiganya. Lalu, bantuan pangan terdiri dari 10 kg beras untuk penerima 16 jt penerima khasiat diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya rendah selama dua bulan, Januari-Februari 2025.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis sel (KBLBB) dan juga kendaraan bermotor hybrid. Sementara, pada sektor perumahan akan datang diberikan PPN DTP pembelian rumah. Adanya subsidi di dalam sektor perumahan ini bermaksud pemerintah akan menanggung PPN pembelian rumah dengan biaya jual sampai Rp5 miliar melawan Rp2 miliar pertama, skema diskon 100 persen pada Januari-Juni 2025 kemudian 50 persen untuk Juli-Desember 2025.
Kemudian untuk UMKM adanya perpanjang insentif PPh final 0,5 persen hingga 2025 untuk pelaku UMKM dengan pendapatan kurang dari Rp500 jt per tahun dibebaskan pajak. Pada sektor padat karya diberikan subsidi 5 persen untuk revitalisasi mesin serta insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja berpendapatan hingga Rp10 jt per bulan.
