JAKARTA – Menteri Komunikasi lalu Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid menunjuk tiga Pelaksana Pekerjaan (Plt) Direktur Jenderal baru sebagai bentuk restrukturisasi kementerian. Satu pada antaranya adalah perwira tinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ).
Ketiga Dirjen baru itu adalah Molly Prabawaty sebagai Dirjen Berita kemudian Komunikasi Publik atau Direktorat Jenderal Komunikasi Publik kemudian Dunia Pers (Dirjen KPM). Molly yang mana sebelumnya menjabat Staf Ahli Sektor Komunikasi juga Industri Media Massa menggantikan Prabunindya Revta Revolusi.
Kemudian Wayan Toni Supriyanto ditunjuk sebagai Plt Dirjen Ekosistem Digital. Sebelumnya, Wayan menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos juga Informatika (PPI) yang tersebut kemudian menjadi Dirjen Ekosistem Digital.
Surat perintah untuk keduanya ditetapkan oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada 25 November 2024. Dalam surat ini disebutkan bahwa Plt tak miliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dan/atau tindakan yang mana bersifat strategis yang digunakan berdampak pada pembaharuan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, serta alokasi anggaran.
Selain keduanya, Meutya Hafid juga menunjuk perwira tinggi Polri, Brigjen POl Alexander Sabar sebagai Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Brigjen Pol Alexander Sabar ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri dengan nomor Sprin/3346/XI/KEP./2024 tanggal 18 November 2024 untuk Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Pati Bareskrim Polri, yang dimaksud sekarang bertugas di tempat BNN, untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Brigjen Polisi Alexander Sabar mempunyai rekam jejak di penegakan hukum dan juga pengawasan dunia maya, termasuk keahliannya di area bidang investigasi serta forensik digital. Dia telah terjadi menempuh berbagai pelatihan khusus yang digunakan menyokong kompetensinya, seperti Computer Investigation and Forensics dari Interpol Amerika Serikat, the VFC Method Training yang tersebut diselenggarakan oleh Cyber Crimes Investigation Center, dan juga Computer Investigation and Forensic Training oleh International Criminal Investigative Training Assistance.
Selain itu, juga mengikuti the 2nd Interpol Train the Trainer Workshop on Computer Forensics for Asia and South Pacific yang dimaksud diadakan oleh Interpol. Pengalaman juga institusi belajar yang dimaksud dinilai mampu di menangani kompleksitas kejahatan digital, termasuk pencurian data, penyebaran konten ilegal, dan juga judi online.
“Kolaborasi antara Komdigi kemudian lembaga penegak hukum sangat diperlukan, khususnya di situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang tersebut makin kompleks, teristimewa pada isu judi online yang dimaksud sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya di keterangan resminya, Rabu (27/11/2024).
Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi kemudian Digital, yang mana mencerminkan inovasi nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika serta tantangan era perubahan fundamental digital ketika ini, dalam mana dibentuk satu kedirjenan baru yang digunakan mengawasi kejahatan di tempat ruang digital.
Meutya berharap penugasan Brigjen Alexander dapat mempercepat upaya bersih-bersih dalam pada tubuh Kemkomdigi dari ancaman kejahatan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan umum terhadap keamanan ruang digital pada Indonesia.
