JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok kegiatan ekonomi BRICS , sebuah kelompok kegiatan ekonomi negera mengalami perkembangan terdepan yang memegang peranan penting pada perekonomian global yang mana anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, lalu Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan sejumlah khasiat bagi Indonesia di dalam bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai faedah sekaligus tantangan yang dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya di bidang perekonomian dan juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan potensi besar untuk menguatkan perdagangan dan juga bursa Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang digunakan mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses pangsa yang mana besar juga memperlancar perdagangan pada antara anggotanya,” tutur Jose di diskusi umum bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang mana diselenggarakan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) pada Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan dunia usaha BRICS yang digunakan mencapai 35% dari Layanan Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih besar tinggi dibandingkan G7 yang hanya sekali 30%. Meski demikian, beliau mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan dunia usaha global yang mana ketika ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS juga Organisasi untuk Kerja Sama kemudian Pembangunan Perekonomian (OECD), yang digunakan didominasi negara-negara Barat. Indonesia sudah pernah melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang disebutkan belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah tempat politiknya. “Jembatan ini efektif oleh sebab itu sikap kebijakan pemerintah luar negeri kita yang digunakan bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, membantu langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengatakan New Development Bank (NDB), bank penyelenggaraan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek perkembangan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang digunakan sulit menarik minat penanam modal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang berisiko tinggi mampu direstrukturisasi agar lebih tinggi menarik bagi investor,” pungkasnya.
