Ibukota Indonesia – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang digunakan pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih lanjut tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih lanjut tinggi. Ketika saya melihat, pada saat spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri serta Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.
Rizki menyampaikan sektor pariwisata harus mengikuti tren untuk mencari prospek atau pangsa baru yang tersebut dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana lebih tinggi untuk tinggal lalu menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa lingkungan ekonomi yang mana bisa jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) serta wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina juga boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang dimaksud sedang mengalami perkembangan ke kawasan Asia.
“Ini yang kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang dimaksud fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Nusantara atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang digunakan sanggup kita dapatkan market baru, di dalam luar market-market yang mana ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, lalu beliau mampu spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dimaksud dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang digunakan berhubungan dengan pariwisata ke bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih banyak sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf pada pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengakses puasa sampai malam, menginap kita di dalam sana. Ada yang tersebut nginap pada hotel, ada yang mana di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, satu di antaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model produk-produk atau prasarana apa semata yang digunakan harus disusun serta disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang tersebut seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
