JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya apabila ia siap meninggalkan Indonesia mengamati kebobrokan penegakan hukum pada Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar pada kampus saya, saya tak perlu tinggal di tempat Indonesia, lantaran hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” ucapannya di area Episentrum Kuningan, Ibukota Indonesia pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, di persidangan dugaan persoalan hukum pencemaran nama baik yang mana disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang kemudian adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral pada menangani perkaranya tersebut, yang tersebut mana kisruh dalam PN Ibukota Indonesia Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang mana mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tidak ada patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim bukan netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang dimaksud menangani perkaranya itu untuk belajar dari perkara Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, lalu netral pada menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, segera sekadar penjarakan dirinya.
“Apa tidak ada belajar kalian dengan tindakan hukum Ronald Tannur? Kalau begini langkah tangkap saya, penjarakan, bilang akibat anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang dimaksud kuat, maka tidak ada boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai tindakan hukum ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut di dalam penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk terhenti demi hukum kemudian Indonesia dan juga kebaikan. Saya bukan takut melawan manusia lantaran Allah yang saya takuti dan juga saya tidak ada takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang tersebut sedang yang dihadapinya tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami sudah ada mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN DKI Jakarta Utara,” katanya.
