JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dengan Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju meningkatkan kekuatan pengamanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di rapat keduanya dalam Gedung Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan penguatan proteksi bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang mana signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang digunakan menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju menggalang Kementerian PPMI pada memberikan pengamanan maksimal, termasuk menghindari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kekuatan koordinasi dan juga implementasi proteksi PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang digunakan kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang luas dengan sejumlah pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja identik dengan TNI dan juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling berbagai ditemukan pada wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, juga Juanda. “Ini menjadi perhatian kritis kami. Perkuatan pengawasan dalam perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sejenis ini, teristimewa pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang digunakan berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke pada sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menurunkan risiko eksploitasi kemudian meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja identik antara Kementerian PPMI juga Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan PMI sekaligus menggalang pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, kemudian pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat merekan dalam kancah internasional.
