JAKARTA – Ketua Umum Komunitas Pemangku Kretek Indonesia (MPKI), Homaidi berpendapat, kedaulatan petani tembakau kemudian cengkih diganggu secara sistematis melalui intervensi legislasi. Di antaranya melalui item hukum PP Nomor 28 Tahun 2024 Bagian Kedua Puluh Satu Pengamanan Zat Adiktif yang mana termuat di Pasal 429-463 serta aturan turunannya (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan).
“Pemerintah ditekan untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang digunakan merupakan representasi kekuatan global yang digunakan merongrong kedaulatan bangsa,” kata Homaidi dihubungi pada Jakarta, Selasa (14/01/2025).
Ia menjelaskan, PP 28/2024 di dalam antaranya mengatur pembatasan TAR kemudian nikotin, melarang material tambahan, lalu penyeragaman kemasan yang dimaksud tidaklah cocok diterapkan di area Indonesia yang dimaksud miliki komoditas khas seperti kretek. “Dengan pelarangan materi tambahan, akan menghasilkan petani tembakau lalu cengkih menjadi tidaklah terserap hasil panennya,” ujar Homaidi.
Menurutnya, Indonesia mempunyai alasan kuat untuk tidak ada meratifikasi FCTC. Pertama, Indonesia miliki kepentingan yang dimaksud besar terhadap komoditas tembakau juga barang hasil tembakau.
“Pendapatan negara yang digunakan dipungut dari CHT tiap tahun beratus-ratus triliunan, dan juga tahun 2024 realisasi CHT sebesar Rp216,9 triliun,” ujar Homaidi.
Kedua, lapangan usaha kretek merupakan sektor yang mana memberikan kegunaan besar bagi rakyat Indonesia. Industri ini miliki peran strategis baik dari sisi penerimaan negara maupun tenaga kerja akibat dapat mengangkat lebih banyak dari 6 jt orang.
“Bisa kita bayangkan begitu besarnya orang yang tersebut terlibat di sektor lapangan usaha kretek ini juga menggantungkan hidupnya dari sektor sektor hasil tembakau,” imbuhnya.
Kepala Kajian lalu Advokasi MPKI Agus Surono menambahkan, sektor kretek telah seharusnya mendapatkan pengamanan nyata dari pemerintah. Hal itu sejalan dengan visi misi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto yang dimaksud ingin menggalakkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, menyokong kewirausahaan untuk keadilan kegiatan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
MPKI memberikan tiga rekomendasi urgen bagi pemerintah demi proteksi lapangan usaha kretek nasional. Pertama, perlu melakukan rembuk bersatu dengan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan di rangka menentukan roadmap kebijakan IHT ke depan.
“Roadmap ini diharapkan mampu menjadi desain kebijakan yang dimaksud menjadi penengah bagi berbagai kepentingan yang ada lalu memberi kepastian bagi pelaku bisnis di area sektor tembakau,” kata Agus Surono.
Kedua, menolak semua bentuk intervensi untuk pemerintah untuk mengaksesi FCTC. Saat ini klausul FCTC telah terjadi menginfiltrasi melalui beberapa regulasi atau kebijakan pemerintah yang dimaksud mengancam kedaulatan nasional. Ketiga, melindungi bidang kretek nasional dari semua bentuk aksi serta konspirasi dari mana pun yang mana berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional.
“Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang asli (iconic) serta tidaklah dimiliki negara lainnya. Sebagai warisan budaya Indonesia, telah selayaknya kita melestarikan kretek menjadi budaya bangsa,” kata Agus Surono.
