Bisnis

Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Ini adalah Adalah Tanggung Jawab Saya

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya masih bertanggung jawab melawan situasi yang dimaksud terjadi di tempat perusahaan, meskipun perkara yang mencuat pada waktu ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang dimaksud diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif serta perbaikan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab masih ada di dalam pundaknya. Oleh akibat itu, ia bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan juga menjamin kejadian mirip tidak ada terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang tersebut diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di tempat Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk memohonkan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia berhadapan dengan kejadian yang mana sudah mengakibatkan kegaduhan di dalam masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan persoalan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tiada segera tampil ke umum guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar bukan memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi serta evaluasi internal.

“Kami sangat menggalang proses penegakan hukum yang digunakan dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang dimaksud ditemukan juga memberikan ruang untuk aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah terjadi membentuk crisis center yang mana bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau peluang risiko kegiatan bisnis lalu operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kemudian efektivitas di menangani berbagai tantangan dalam masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada menegaskan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang digunakan sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang digunakan menopang perekonomian nasional.

Lihat Juga :
  • Dirut Pertamina Cek Langsung Mutu BBM di dalam SPBU, Gandeng Lembaga Independen
  • Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Ini adalah yang digunakan Akan Dilakukan Pertamina

Related Articles

Back to top button