JAKARTA – Kamar Dagang kemudian Industri ( Kadin ) Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI di dalam setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan serta monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui permasalahan aktual juga memberikan proteksi optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya pada siaran pers, dikutipkan Akhir Pekan (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan pemeliharaan PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang dimaksud disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, khususnya di dalam Arab Saudi dan juga Malaysia, Kadin Indonesia menggalang rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi kemudian melakukan pemutihan. Dalam pelaksanaan proteksi PMI, Kadin Indonesia akan mendirikan sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, serta Perwakilan RI memonitor status juga keberadaan PMI pada negara penempatan. Upaya ini dijalankan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, lalu komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun kegiatan pemberdayaan lalu kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI bisa jadi kembali bekerja di dalam negara lain dengan pendapatan tambahan tinggi. Inisiatif ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, serta pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang tersebut rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin miliki roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai bidang ekspor jasa. Hal ini menyokong target peningkatan kegiatan ekonomi nasional 8 persen.
