JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bareng 8.600 sukarelawan pencinta lingkungan hidup dalam Bali menyelenggarakan Aksi Bersih Laut, Mingguan (19/1/2025). Pertemuan Aksi Bersih Laut yang tersebut dilakukan di dalam tiga titik, Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, lalu Pantai Jimbaran juga disertai oleh Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata, kemudian Pertemuan Kesepahaman Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali.
Duta Besar Denmark, Duta Besar Norwegia, Duta Besar Uni Emirat Arab, serta UNDP Representatif For Indonesia juga turut hadir pada kegiatan tersebut. Hanif Faisol, menjelaskan aksi ini merupakan aksi lanjut dari rapat perdana kelompok yang mana dibentuk untuk menangani sampah laut pada Bali.
“Tim ini dipimpin oleh Pangdam IX/Udayana, dengan pengawalan dari Kapolda Bali juga Sekda Provinsi Bali. Bekerjasama tiga pilar utama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sampah laut, baik yang tersebut berasal dari kiriman maupun domestik,” ujar Hanif.
Hanif berpendapat, langkah strategis telah lama disusun sama-sama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lalu Menteri Peluang Usaha Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk memberikan asistensi, pembinaan, serta dukungan yang diperlukan. Dirinya berharap model penanganan sampah di area Bali dapat diterapkan di dalam pulau-pulau lain.
“Bali menjadi prioritas lantaran merupakan wajah Indonesia dalam mata dunia. Secara umum, penanganan sampah dalam Bali difokuskan pada dua hal utama, yaitu sampah dalam pesisir kemudian sampah dari sungai,” tuturnya.
Lebih lanjut beliau mengatakan, terdapat 14 sungai yang menyumbang sampah ke pesisir laut dalam Bali. Namun, Sungai Tukad Mati dan juga Sungai Tukad Badung menjadi penyumbang sampah laut terbesar.
“Dua sungai itu sudah pernah didetailkan dan juga kami harap 12 sungai lain juga akan didetailkan kemudian ada strategi kita untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan pada satu tahun mulai dari sekarang sungai itu sudah ada pada kedudukan yang digunakan layak untuk kita gunakan pada menunjang hidup kita,” imbuhnya.
Dia pun menyoroti peran hotel kemudian kafe di menyumbang sampah di tempat Bali, yang tersebut mencapai 25 persen dari total sampah. Maka itu, akan diadakan rapat khusus sama-sama pemerintah wilayah kemudian pihak terkait.
“Dalam konteks ini, para pengelola kawasan diwajibkan menyelesaikan pengelolaan sampah merek hingga tuntas, sesuai mandat peraturan pemerintah. Hotel kemudian kafe belaka diperbolehkan membuang residu ke TPA,” tegasnya.
Pemerintah juga akan datang terus mengevaluasi langkah-langkah yang digunakan diambil oleh provinsi maupun kabupaten/kota di menangani sampah. Bali diharapkan dapat menjadi contoh sukses pengelolaan sampah laut di dalam Indonesia dengan pendekatan yang dimaksud menyeluruh.
“Saya akan terus mengevaluasi langkah-langkah yang digunakan diambil provinsi maupun kabupaten kota,” pungkasnya.
