JAKARTA – Menuju Indonesia emas 2045 , dinilai harus dijalankan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hal ini berdasarkan keseluruhan mekanisme pengelolaan dana lingkungan hidup yang tersebut terintegrasi.
Sehingga diharapkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dapat memberikan kualitas layanan yang optimal lalu komprehensif.
BPDLH juga mempunyai kapasitas pendanaan campuran dari aspek integrasi seluruh sumber dana yang dimaksud beraneka ragam jenisnya. Sehingga memudahkan pada pengukuran dampak, baik dampak terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, dampak perekonomian serta sosial, pada kerangka menyokong perubahan fundamental hijau berkelanjutan dalam Indonesia khususnya mengupayakan visi Indonesia Emas 2045.
Harapan yang dimaksud disampaikan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di keterangan pers, Mingguan (13/10/2024).
“Jadi BPDLH sebagai support system yang utama, tentu dibutuhkan sebuah kerangka kelembagaan yang digunakan akan menjadi vehicle utama pemerintah di menjalankan mekanisme Instrumen Kondisi Keuangan Lingkungan Hidup( IELH) secara transparan, terbuka, sistematis, teratur, terukur lalu terstruktur,” kata Menteri Siti.
Dikemukakan Menteri LHK, dukungan pendanaan untuk bidang kehutanan juga diberikan untuk publik sekitar hutan yang digunakan sudah pernah miliki usaha bidang yang disebutkan melalui pembiayaan sarana dana bergulir serta pada waktu ini sudah pernah disalurkan untuk sekitar 30 ribu debitur dengan berbagai inisiatif seperti layanan tunda tebang selain pengelolaan multi bidang usaha kehutanan (MUK).
“BPDLH diharapkan mampu melakukan pengelolaan dana dari berbagai sumber, baik dana rakyat atau dana swasta yang mana bersumber dari pada negeri maupun luar negeri juga mampu menyalurkan dana dengan berbagai instrumen terhadap berbagai tujuan program/proyek hijau,” jelasnya.
Berbagai tujuan acara yang dimaksud kata Menteri Siti, secara menyeluruh dibagi menjadi tematik mitigasi pembaharuan iklim (MPI) juga adaptasi pembaharuan iklim (API).
“Tema-tema yang mana masuk pada kerangka MPI pada antaranya tema sektor berbasis lahan, energi, transportasi serta limbah juga sampah. Sementara tema API pada antaranya menghindari kenaikan permukaan air laut, pengendalian bencana, ketahanan energi juga pangan dan juga ketahanan lingkungan,” tuturnya.
