JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemakaian gas akan memangkas impor energi yang dimaksud selama ini terus-menerus membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan gas bumi merupakan jawaban berhadapan dengan persoalan impor migas yang digunakan ketika ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga prospek cadangan energi fosil paling bersih ini di area Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir apabila tiada dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur lalu jaringan gas bumi). Ditambah lagi apabila blok-blok migas seperti Masela bisa jadi segera diselesaikan. Ketika blok Masela telah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang dimaksud tinggi sanggup disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pengerjaan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang tersebut selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk menurunkan impor LPG yang mana sejauh ini masih mendominasi permintaan material bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada memproduksi kebijakan yang mana pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tak over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua kegiatan itu yang tersebut harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi permintaan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan meninggalkan kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi kegiatan pemerintahan ke depan yang tersebut paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG serta impor BBM yang digunakan kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya mendirikan kemandirian serta ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang tersebut identik terdapat gas bumi di dalam pada negeri yang digunakan dapat dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya sekali 600 ribu BPH. Padahal keperluan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
