JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut pada pesisir laut Tangerang, Banten yang digunakan terindikasi akan segera menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia mengajukan permohonan pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan umum tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran penyelenggaraan pagar laut di tempat Tangerang. Tak semata-mata ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar publik bisa jadi meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu apabila berhasil di tempat reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran tarif minimal Rp10 jt per meter, maka peluang kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar sebab menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dijalankan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) mempunyai kemampuan menjaga laut Indonesia jikalau di tempat depan mata sekadar kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tidaklah ada semangat serta upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tiada ada tindakan hukum?” kata legislator dengan syarat Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di dalam KPP sangat kecil serta ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tersebut tidak ada dapat dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidaklah murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar cuma sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang tersebut lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah dilakukan melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, dan juga eksekutif Provinsi Banten kemudian melibatkan 1.210 nelayan yang mana terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang digunakan pada masa kini sudah dibongkar.
