Lembaga Investigasi Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Angka Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi melawan pernyataan Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mana menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang digunakan akurat.
Direktur Penelitian Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang digunakan merekam pendapat masyarakat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengawaitu waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik rakyat kemudian Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan semata waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut persoalan data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis pelajar ini justru memohonkan Luhut tidak ada bersikap reaksioner berhadapan dengan kritik yang dimaksud dilontarkan banyak pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang digunakan berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tepat lalu baik bagi publik.
“Kami justru meninjau Pak Luhut yang tersebut seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang tersebut disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi dan juga bermanfaat bagi kebijakan masyarakat yang mana tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan juga ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa jumlah isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar bukan setuju dengan Revisi UU TNI yang mana menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak ada tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi tidak ada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang disebutkan juga ditunjukkan pada inisiatif unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, kemudian Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan dan juga keraguan responden yang tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi lalu pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
