JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan serta pertanian sebagai isu masyarakat yang strategis kemudian prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan umum akibat pelibatan masif TNI bergerak lalu cara-cara militer di teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang dimaksud diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima penduduk sipil, apalagi bagi dunia pangan dan juga pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Hari Minggu (22/12/2014).
Dina mengawasi strategi ini perlu dipandang sebagai jalan sedang pada mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil serta militer.
“Namun faktanya, hingga ketika ini kecenderungan sipil dan juga birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando juga kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang digunakan sudah pernah dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di tempat kawasan regional kemudian global.
Berdasarkan skor yang digunakan dikeluarkan Bank Global pada 2023 pada mengukur kinerja juga efektivitas pemerintahan dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Angka Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang dimaksud identik persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi serta inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer di menjembatani kegentingan situasi di tempat proses peralihan akibat tingginya inefisiensi kemudian mengguritanya korupsi di dalam semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional juga melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang dimaksud lebih tinggi efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah dilakukan terlatih dengan pola komando yang mana terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang tersebut lebih besar terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan dan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil mampu mengadopsi yang disebutkan di tempat masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil tetap saja fundamen di demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer terlibat hanya sekali mampu diadakan pada rentang waktu, kondisi juga skala tertentu agar tak menjadi bias, tumpang tindih juga kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Perlindungan (Unhan) ini.
