JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan sektor ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan kegiatan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Pertemuan 2024, Awal Minggu (9/12/2024).
Pada kesempatan yang sebanding juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang tersebut masuk dan juga aktivitas lapangan usaha dari 24 KEK yang mana telah ditetapkan pemerintah dapat memacu perkembangan dunia usaha lebih tinggi tinggi. “Mengingat arahan Presiden di mengejar peningkatan perekonomian delapan persen, salah satunya inisiatif yang digunakan dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai acara pemerintah di tempat bidang perekonomian itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai partisipan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat dan juga daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berjuang terus-menerus positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di tempat daerah, teristimewa anggota badan di tempat tingkat kota juga kabupaten seharusnya dapat menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala kemungkinan yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi di area wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang digunakan ditunggangi kepentingan dan juga iming-iming uang.
“Para anggota komite ini harus menarik batas tegas lalu memberikan edukasi untuk penduduk pentingnya cipta kondisi untuk mengupayakan perekonomian negara yang dimaksud ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan lalu Uang
Sebagaimana diketahui sama-sama sudah pernah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di tempat kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, peluncuran anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden di dalam bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir sebagian pihak, telah lama ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan ekonomi di area sekitar. Apabila anggota koalisi tiada sepenuh hati memperkuat kebijakan pemerintah, inilah waktu yang mana tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi di Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa jadi menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka yang tersebut terpilih dalam badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang mana tak klir,” pungkasnya.
