JAKARTA – Indonesia ketika ini berada dalam persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di area bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, mempunyai target ambisius untuk memacu perkembangan kegiatan ekonomi hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan dunia usaha Indonesia pada 2023 hanya sekali mencapai 5,05%, sangat dari target tersebut. Ketimpangan kegiatan ekonomi antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa juga luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura lalu Thailand, mencerminkan permintaan mendesak untuk metamorfosis ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai permasalahan struktural yang digunakan menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sejak 2011, sumbangan sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun, melemah kemungkinan peningkatan ekonomi.
“Salah satu hal yang dimaksud tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, serta ini menjadi PR besar. Kenapa ini mampu terjadi adalah komponen baku lalu juga competitiveness dari teknologi yang tersebut ada. Dan kita pada Universitas mempunyai teknologi-teknologi baru, serta juga SDM yang tersebut unggul, serta riset energy nya juga kan ada dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., pada Alumni Business Diskusi dalam Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi sektor utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tinggi, mahalnya komponen baku, sulitnya akses substansi penolong, lalu kebijakan perpajakan yang digunakan kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi dunia usaha nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan melalui pengeluaran publik, yang tersebut meningkat sejak 2018, teristimewa pada merespons pandemi Virus Corona dan juga persiapan pemilu. Namun pada 2024 lalu 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang kemudian stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti konstruksi infrastruktur juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang mana sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan bulat ini akan stagnan hingga 2024.
