JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan acara Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan juga sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .
“Ketua DPD tidaklah usah mengutak-atik kegiatan makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan juga bukan bodoh bahwa inisiatif makan bergizi gratis tidak janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi untuk SindoNews, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah inisiatif Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang mana berjanji, beliau harus bertanggung jawab. Akan lebih banyak baik, daripada belaka cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.
Uchok pun meminta-minta Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang tersebut kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan cuma ngomong. Sekali ngomong belaka memalukan,” pungkasnya.
Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Penelitian kemudian Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat merekan yang mana urunan. Inisiatif makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.
Fadhli mengatakan, jikalau ingin acara makan gratis sukses, maka DPD RI yang digunakan harus urunan membiayainya. “Kalau merek juga betul bersimpati, potong belaka penghasilan mereka itu sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan pemerintah sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang mana terlebih dahulu membiayai acara Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari rakyat bergabung terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.
Dia juga mengusulkan semua duta rakyat atau DPD serta DPR membantu pembiayaan acara tersebut. “Jadi masalah budgeting maka untuk dana desa sanggup di-switch ke kegiatan makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan kemudian panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang digunakan ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka menghadirkan makan sendiri,” pungkasnya.
