JAKARTA – Industri petrokimia miliki peran penting di menopang sektor hulu manufaktur Indonesia. sebab itu barang kimia yang tersebut dihasilkan dapat diolah berbagai industri, seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, serta obat-obatan. Namun kalangan pelaku usaha menilai ada berbagai hal yang tersebut menjadi pekerjaan rumah lapangan usaha ini.
Ketua Komisi Tetap Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Achmad Widjaja, mengungkapkan peran swasta penting di pengembangan bidang hulu namun sulit bergerak oleh sebab itu terlalu banyak kebijakan yang bukan mendukung. Contohnya penanaman modal dari luar seperti Lotte Group yang digunakan memerlukan waktu panjang sebelum akhirnya masuk ke pada negeri.
“Seperti Lotte kan sampai makan waktu berapa tahun itu. Hal ini menjadi koreksi pemerintah,” kata Achmad, dikutipkan Hari Sabtu (21/12/2024).
Demi menarik penanam modal lain untuk mampu masuk ke lingkungan ekonomi pada negeri, maka pemerintah harus dapat memberikan paket kebijakan yang digunakan menarik, diantaranya dengan tax holiday panjang mengingat lapangan usaha petrokimia memerlukan pembangunan ekonomi yang besar. sebab itu untuk mendirikan pabriknya semata memerlukan waktu minimal 3 tahun.
“Nah itu harus dibebasin pajak lah yang digunakan paling penting. Penanaman Modal tax holiday-nya 20 tahun. Kalau nggak kan nggak bisa jadi orang investasi. 20 tahun minimum seperti di tempat Vietnam. Kita kalah sejenis Vietnam sebanding Negara Malaysia akibat memang sebenarnya mereka itu kasih minimum 20 tahun. Petrochemical kan sekali penanaman modal umpamanya USD20 miliar gitu lho,” kata dia.
Investasi dari lapangan usaha petrokimia mampu memproduksi RI menatap pertumbuhan sektor ekonomi 8% sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif agar sektor mampu semakin ekspansif.
“Untuk mencapai 8% langkah cuma satu. 5% itu kan telah diberikan secara cuma-cuma sejak covid tidak ada pernah turun, yaitu partisipasi lapangan usaha primer, tambang juga lain-lain. 3% itu pemerintah cukup menjaga iklim pengolahan industri. Untuk menjaga iklim perekonomian yang mana menuju 8%, 3% itu lapangan usaha sekunder menjadi kontribusi dari industrialisasi pengolahan. Untuk itu jangan terlalu berbagai mengeluarkan peraturan-peraturan baru atau Kepmen-Kepmen atau kebijakan baru,” sebut dia.
Ia juga menilai bidang petrokimia RI bergantung pada kondisi minyak serta gas bumi sebagai materi baku utama. Untuk menjalankan arah bidang yang digunakan lebih lanjut terukur, maka peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina juga sangatlah penting, utamanya pada mengurus lapangan usaha di tempat sisi hulu demi menjalankan Refinery Development Master Plan (RDMP).
“Sejak demokrasi, belum pernah ada BUMN-BUMN yang dimaksud ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal pada negeri dengan full hulunya, teristimewa dalam Pertamina. Integrated plan-nya yang tersebut disebut RDMP kan. RDMP itu bukan berjalan, kilang tiada jalan, semuanya nggak jalan. BUMN-BUMN itu bisa saja ditugaskan, seperti contoh Pertamina, ditugaskan total untuk menjadi bagian daripada penyertaan pemerintah melakukan revolusi sektor di tempat di hulu,” kata dia.
