JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Aspek Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau miliki peran penting pada perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak cuma sebagai flora musiman dengan nilai dunia usaha tinggi, tetapi juga memainkan konflik penting di sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengumumkan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak dengan segera terhadap daya serap lapangan usaha terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan mengirimkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pemasaran tembakau kami menurun. Hal ini menghasilkan kami jadi resah,” katanya, dikutipkan Mingguan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak ada belaka membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi menghurangi jumlah agregat tenaga kerja yang terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif oleh sebab itu fokusnya cuma pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi perekonomian bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan tumbuhan satu musim yang mana miliki daya tarik oleh sebab itu nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini dapat memutus siklus hama seperti kera kemudian tikus.
“Tembakau telah terjadi menjadi bagian dari budaya dan juga identitas penduduk pedesaan, teristimewa di tempat tempat seperti Temanggung, Boyolali, kemudian Wonosobo, di area mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di berada dalam keterbatasan lahan yang tersedia, flora tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan vegetasi lainnya. Hal ini yang mana memproduksi Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat dari ideal, teristimewa dengan minimnya dukungan kebijakan yang tersebut melindungi hak kemudian kepentingan mereka. Banyak petani yang dimaksud merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang mana tiada selaras dengan keinginan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga terlibat mencela keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada sistem ekologi tembakau nasional yang melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang digunakan semakin menekan keberlangsungan sektor tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang selama ini telah dilakukan berada pada situasi yang dimaksud rentan.
“Padahal, kebijakan umum itu harusnya melibatkan pemeliharaan bagi semua pelaku di tempat habitat tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang digunakan ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak banyak menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya area yang tersebut belum memiliki peraturan wilayah terkait pengamanan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat serta tempat pada menjalankan sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap saja berkelanjutan kemudian dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang digunakan dapat melindungi lapangan usaha tembakau dan juga para pekerja pada dalamnya,” tutupnya.
